Lexon

Riset

Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Konsolidasi

MasukAkun Lexon

Jelajahi peraturan

Lexon — Undang-Undang

Lexon/Jelajahi peraturan/Undang-Undang

Undang-Undang

1.944 peraturan · terbaru lebih dulu

Jelajahi per tahun

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1954Penetapan "undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1954 (lembaran-Negara No. 12 Tahun 1954) Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri (lembaran-Negara No. 39 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1954Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1954PENETAPAN ï¿½UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA NO 26 TAHUN 1951) UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUM TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO 141)ï¿½ SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1952 sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1954PENCABUTAN ORDONANSI ï¿½UITVOERVERBOD PLANTENMATERIAAL NEGARA SUMATERA TIMUR 1949ï¿½ (STAATSBLAD 1949 NR 159)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1954PENETAPAN ï¿½UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO. 122 TAHUN 1951) UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO. 141)ï¿½ SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1954PENETAPAN ï¿½UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 25 TAHUN 1953) UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO. 141)ï¿½ SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1954Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1954Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1951 tentang Pengubahan Reglemene A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (lembaran Negara No. 39 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1954Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Berhubung dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954Penetapan Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1950 (lembaran-Negara No. 38 Tahun 1950) tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (international Monetery Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (international Bank For Reconstruction And Development)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954Penetapan Undangundang Darurat No 11 Tahun 1952 tentang Pengubahan dan Penambahan dari Quotordonnantie Op De Vennootschapsbelasting 1925QUOT yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pajak Ini Lembarannegara No 83 Tahun 1952 sebagai Undangundang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954Penetapan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1953 tentang Memungut Opsenten atas Bea-Masuk (lembaran-Negara No. 7 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953Bank Tabungan Pos

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1953Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1953Penetapan "undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (lembaran-Negara Nomor 87 Tahun 1951 sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953PENETAPAN ï¿½UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951, TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALANï¿½ (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1953Penetapan "undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951, tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonanasi Pajak Peralihan 1944" (lembaran-Negara Nomor 103 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1953Penetapan "undang-Undang Darurat tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak Lama, yang Dikeluarkan Berdasarkan " Indische Muntwet 1912" (undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952, Lembaran-Negara Nomor 86 Tahun 1952)" sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1953PENETAPAN ï¿½UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951, TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALANï¿½ (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

SebelumnyaHalaman 67 dari 75Berikutnya