Undang-Undang

34 peraturan tahun 1956

Jelajahi per tahun

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1956PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ï¿½POSTORDONNANTIE 1935ï¿½ SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 76 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO.151)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1956Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian Ii Bab A dari Pos 173 dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea dalam Bagian Pos yang Tersebut Terakhir
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1956PENETAPAN ï¿½UNDANG-UNDANG DARURAT NO.15 TAHUN 1955 TENANG MEMBERHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 51)ï¿½ SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956Pengawasan terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1956Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan untuk Hal-Hal Tertentu tentang Pembesaran Modal dari Perseroan dan Persekutuan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1956

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten atas Cukai Bensin (lembaran-Negara Tahun 1955 No. 24) sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum dalam Tarip Bea-Masuk

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1956Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (staatsblad 1942 No. 487)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956PENETAPAN ï¿½UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 18) TENTANG LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN LARANGAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAHï¿½ SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956Ersetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1956PENGUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 (ï¿½ZEGELVERORDENING 1921ï¿½)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956PENETAPAN ï¿½UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKATï¿½ (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 30 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional (international Finance Corporation)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1956Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah *)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956Pembelanjaan Pensiun

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentukberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 *)