Undang-Undang

26 peraturan tahun 1959

Jelajahi per tahun

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959Pembentukan Daerah Tingkat Ii di Sulawesi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (lembaran-Negara Tahun 1956 NO. 57) tentang Pemben
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Ii di Kalimantan (lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang *)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1959Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran *)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 tentang Pencabutan dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (lembaran-Negara Tahun 1955 No. 38) *)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (lembaran-Negara tahun 1959 No. 19), sebagai Undang-Undang *)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959

Penetapan "peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (l

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959Penetapan "undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara" (lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84 sebagai Undang-Undang *)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959Penetapan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (lembaran Negara Tahun 1958 No. 154), sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1959Penetapan "undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 tentang Kedudukan-Hukum Apotik Darurat" (lembaran-Negara Tahun 1958 No. 137), sebagai Undang-Undang *)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959Penetapan "undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah yang Dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Jawa (lembaran-Negara Tahun 1955 No. 53), sebagai Und

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959Penghapusan "peraturan Umum Korban Perang" Dahulu Disebut "algemene Oorogsongevallen Regeling"

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban untuk Menggantikan Uang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1959Penetapan "undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 untuk Mengubah dan Menambah Peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47" (lembaran-Negara No. 14 Tahun 1951), sebagai Undang-Undang *)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959Penetapan "undang-Undang Darurat No. 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (lembaran Negara Tahun 1950 No. 82), sebagai Undang-Undang *)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959Penetapan "undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat" (lembaran-Negara Tahun 1957 No. 82), sebagai Undang-Undang *)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1959Penetapan "undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah" (lembaran-Negara Tahun 1959 No. 1), sebagai Undang-Undang *)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959Pos

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan Antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959Pengubahan "regeling Van Het Beroep In Belastingzaken

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah