Lex
on
Riset
Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Konsolidasi
Masuk
Akun Lexon
Toggle Sidebar
Jelajahi peraturan
Sistem
Terang
Gelap
Lexon — Undang-Undang
Lexon
/
Jelajahi peraturan
/
Undang-Undang
Undang-Undang
1.944 peraturan · terbaru lebih dulu
Jelajahi per tahun
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953
Penetapan "undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1953
Penetapan "UU Drt 4-1953 tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainya"
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1953
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1952, UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA� (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 90 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1953
PENETAPAN �UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 18 TAHUN 1951 UNTUK MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950� (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 93 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1953
Penetapan "undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951,TENTANG Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten atas Beberapa Macam Cukai" (lembaran-Negara Nomor 43 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1953
PENETAPAN �UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1953, TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA� (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 11 TAHUN 1953), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953
Penetapan "undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (lembaran-Negara Nomor 19 Tahun 1950) dan "undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (lembarannegara Nomor 80 Tahun 1950), sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1953
Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Republik Suria
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953
Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953
Perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1953
PENGUBAHAN BEA PEMBUBARAN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 5 AYAT 2 �JACHTORDONNANTIE JAVA EN MADURA 1940� (STAATSBLAD 1939 NR 733)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1953
Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1953
Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank Of Washington
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953
Akibat-Akibat dari pada Undang-Undang tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1953
Kewajiban Melaporkan Perusahaan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953
Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang yang Kurang Mampu
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953
Apotik Darurat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953
Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953
Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas pada De Javasche Bank
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953
Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953
Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953
Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953
Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Penetapan Peraturan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.i.s. (lembaran-Negara Nomor 5 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953
Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953
Penetapan Peraturan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan sebagai Undang-Undang
Sebelumnya
Halaman 68 dari 75
Berikutnya