PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1950, TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 19 TAHUN 1950) DAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 38 TAHUN 1950 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950" (LEMBARANNEGARA NOMOR 80 TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Latar belakang · Menimbang

bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 139 ayat 1 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat telah menetapkan "Undang-undang, Darurat tentang mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1950); Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Pajak Peredaran 1950" (Undang- undang Darurat 38 tahun 1950). Menimbang : bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 52 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta · SOEKARNO
Diundangkan: 28 Desember 1953
Lembaran Negara: Tahun 1953 No. 75, Tambahan No. 480

Halaman sumber

Sitasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1950, TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 19 TAHUN 1950) DAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 38 TAHUN 1950 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950" (LEMBARANNEGARA NOMOR 80 TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 480).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.