Undang-Undang Darurat

109 peraturan · terbaru lebih dulu

• Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955Mengadakan Opsenten atas Cukai Bensin
• Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
• Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (lembaran-Negara NO.42 Tahun 1953)
• Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955Pengubahan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (lembaran-Negara NO.9 Tahun 1951) tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
• Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955Pencabutan dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (lembaran-Negara 1953 NO.44)
• Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955Pengubahan dan Tambahan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 1953 (lembaran-Negara No. 48 Tahun 1953 )
• Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955Kependudukan Orang Asing
• Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai atas Alkohol Sulingan dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir
• Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappj (b.v.m.) Nv
• Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat
• Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954Mengubah Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 (lembaran Negara Tahun 1950 No. 28), tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat
• Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat DAERAH/DEWAN Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
• Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954Pemungutan Tambahan Pembayaran atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri
• Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954Mengubah "indonesische Comptabiliteitswet" (staatsblad 1925 No. 448) dan "indonesische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419)
• Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954Amnesti dan Abolisi
• Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954Mencabut Sifat sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan
• Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1954Pengubahan "krosok-Ordonnantie 1937" (lembaran-Negara Tahun 1937 No. 604)
• Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Indonesia 1948 No. 141) untuk Selanjutnya
• Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea
• Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953Penetapan Tambahan Opsenten atas Cukai Bensin dan Sebagainya Selama Tahun 1953
• Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953Ancaman Hukuman terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Pengangkutan Kawat Tembaga Tanpa Izin
• Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953Pengawasan Orang Asing
• Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953Pembentukan (resmi) Daerah Otonom KABUPATEN/DAERAH Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan
• Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Militer Pasal 34 Ayat 5 Stbl 1939 Nomor 582 Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan
• Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan