Undang-Undang Darurat

109 peraturan · terbaru lebih dulu

• Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng
• Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat ke Ii dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat ke I Maluku
• Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1957Penetapan untuk Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban yang Dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 (tambahan Lembaran-Negara No. 1158, Berita Negara Tanggal 22 Pebruari 1957 No. 16 Tahun 1957) yang Diadakan Berdasarkan Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (undang-Undang No. 11 Tahun 1953 Lembaran-Negara No. 40 Tahun 1953)
• Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957Mengubah Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1957 (lembaran-Negara 1957 No. 62) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
• Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
• Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
• Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
• Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
• Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
• Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
• Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1956 (lembaran-Negara NO.4 Tahun 1956)
• Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat
• Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955
• Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955Penyaluran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian dalam Sektor Partikelir
• Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955Bank Negara Indonesia
• Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi di Sumatera
• Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Memperhitungkan Agio pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran yang Sah
• Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1955Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-Pabrikan Rokok bagi "badan Urusan Tembakau"
• Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara dalam Arti "indische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419)
• Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan yang Dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi di Jawa
• Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri
• Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955Menghentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten atas Cukai Bensin (lembaran Negara Tahun 1955 No. 24)
• Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955Peeubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten
• Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955Indak Pidana Imigrasi
• Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955Penunjukan Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin dari pada Lembaga Pasteur di Bandung Menjadi Perusahaan Negara dalam Arti "indische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419)