Lex
on
Riset
Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Konsolidasi
Masuk
Akun Lexon
Toggle Sidebar
Jelajahi peraturan
Sistem
Terang
Gelap
Lexon — Undang-Undang
Lexon
/
Jelajahi peraturan
/
Undang-Undang
Undang-Undang
1.944 peraturan · terbaru lebih dulu
Jelajahi per tahun
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangnomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undangnomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan(lembaran-Negara Tahun 1962 Nomor 31)MENJADI Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubahundang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, Tentangpembentukan Daerah Otonom Kabupatendi Propinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965
Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepatterwujudnya Daerah Tingkat Iii di Seluruhwilayah Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965
Perkoperasian
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1965
Veteran Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965
Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat Ii Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat Ii Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Denpasar dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makassar
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat Ii Batang dengan Mengubahundang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukandaerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkunganpropinsi Jawa Tengah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat Ii Inderagiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dandaerah Tingkat Ii Surabaya dengan Mengubah Undang-Undangnomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerahkota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965
Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat Ii Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat Ii Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii di Kalimantan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1964
Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1964
Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1964
Pungutan Istimewa atas Impor untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1964
Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan-Penyusutan Danpengeluaran-Pengeluaran Tertentu dari Laba Perusahaan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1964
Pemberian Pembebasan Pajak PERSEROAN/PAJAK Pendapatan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964
Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1964
Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1963 (undang-Undang No. 9 Tahun 1963 Lembaran-Negara Tahun 1963 No. 91)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1964
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
Sebelumnya
Halaman 51 dari 75
Berikutnya