Lexon

Riset

Cari peraturan
Jelajahi peraturan

MasukAkun Lexon

Jelajahi peraturan

Lexon — Keputusan Menteri

Lexon/Jelajahi peraturan/Keputusan Menteri

Keputusan Menteri

140 peraturan · terbaru lebih dulu

Jelajahi per tahun

Keputusan Menteri Nomor 15 Tahun 1998Bank Umum
Keputusan Menteri Nomor 361 Tahun 1998Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Keputusan Menteri Nomor 597 Tahun 1997Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing dalam Tahun 1997
Keputusan Menteri Nomor 142 Tahun 1997Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Khusus Kaum Tuna Netra Dan Penyandang Cacat Lainnya
Keputusan Menteri Nomor 239 Tahun 1996Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Ppn dan Ppnbm dan Pph dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Keputusan Menteri Nomor 52 Tahun 1996Tanda Korps Bea dan Cukai
Keputusan Menteri Nomor 505 Tahun 1995Pegangan Penyusunan Norma Penghitungan Peredaran Bruto dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Keputusan Menteri Nomor 220 Tahun 1993Bank Umum

Keputusan Menteri Nomor 1274 Tahun 1992Ketentuan Wajib Kerja Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Program Diploma/ Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/ Program Gelar Di Lingkungan Departemen Keuangan

Keputusan Menteri Nomor 89 Tahun 1991Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Menteri Nomor 748 Tahun 1990Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Investasi di Wilayah Tertentu

Keputusan Menteri Nomor 747 Tahun 1990Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu

Keputusan Menteri Nomor 770 Tahun 1990Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Latihan Karyawan, Pemagangan Dan Bea Siswa

Keputusan Menteri Nomor 1442 Tahun 1988Pengembalian Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

Keputusan Menteri Nomor 914 Tahun 1986Penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah

Keputusan Menteri Nomor 84 Tahun 1986Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Badan Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Bidang Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi Serta Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak Sendiri

Keputusan Menteri Nomor 828 Tahun 1986Pelaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri

Keputusan Menteri Nomor 759 Tahun 1986Besarnya Peredaran Usaha Atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menggunakan Norma Penghitungan

Keputusan Menteri Nomor 356 Tahun 1986Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Tenaga Ahli Atau Persekutuan Tenaga Ahli Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Berupa Honorarium Atau Pembayaran Lain Sebagai Imbalan Atas Jasa Profesi Yang Dilakukan Di Indonesia

Keputusan Menteri Nomor 830 Tahun 1986Pembebasan Dari Pemilikan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bertempat Tinggal Tetap Di Luar Wilayah Republik Indonesia

Keputusan Menteri Nomor 815 Tahun 1985Tata Cara Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Terutang Oleh Kontraktor Yang Mengadakan Kontrak Production Sharing Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)

Keputusan Menteri Nomor 458 Tahun 1984Tata Cara Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Terhutang Oleh Kontraktor Yang Mengadakan Kontrak Production Sharing Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)

Keputusan Menteri Nomor 456 Tahun 1984Tata Cara Perhitungan Dan Penyetoran Kewajiban Pertamina Kepada Pemerintah Atas Hasil Operasi Pertamina Sendiri

Keputusan Menteri Nomor 715 Tahun 1984Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pekerja Tenaga Asing Yang Bekerja Pada Wajib Pajak Badan Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia

Keputusan Menteri Nomor 1228 Tahun 1984Penentuan Bidang-Bidang Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Dari Pajak Penghasilan

SebelumnyaHalaman 5 dari 6Berikutnya