Lex
on
Riset
Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Masuk
Akun Lexon
Toggle Sidebar
Jelajahi peraturan
Sistem
Terang
Gelap
Lexon — Undang-Undang
Lexon
/
Jelajahi peraturan
/
Undang-Undang
Undang-Undang
84 peraturan tahun 1958
Jelajahi per tahun
Semua tahun
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958
Penetapan Bagian Iv (kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1958
Penetapan Bagian Viiia (kementerian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1958
Penetapan Bagian Vii (kementerian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1958
Penetapan Bagian Vb (kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1958
Penetapan Bagian Vi (kementerian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1958
Penetapan Bagian Va (kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1958
Penetapan Bagian Iiia (kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1958
Penetapan Bagian Viiib (kementerian Perhubungan-Jawatan Pengawasan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) tentang Perubahan "krosok Ordonnantie 1937" (staatsblad Tahun 1937 No. 604) sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1958
Penetapan Bagian I (pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela) (lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (lembaran-Negara Tahun 1957 No. 76), sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1958
Penetapan Bagian Iii (kementerian dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1958
Perubahan Batas-Batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Madiun
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1958
Batas-Batas Kotapraja Sukabumi dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Sukabumi
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1958
Penetapan Bagian Ii (kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1958
Kenaikan Tarip Uang Rambu
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958
Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958
Penetapan Undang Undang Darurat No 1 Tahun 1957 tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang Dimaksud dalam Pasal 5 Undangundang No 14 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1958
Pengesahan Persetujuan-Persetujuan Pengubahan dan Tambahan Antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank Of Washington
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958
Pengubahan dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958
Penetapan UU Drt 9-1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda-Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (lembaran Negara Tahun 1954 NO.66) sebagai UU
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1958
Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia dan Jepang
Sebelumnya
Halaman 3 dari 4
Berikutnya