Dalam Negeri

1.169 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
• Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh
• Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2014Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam Provinsi Aceh
• Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh
• Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
• Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 88 Tahun 2013Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
• Peraturan Menteri Nomor 87 Tahun 2013Batas Daerah Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur
• Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2013Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur
• Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2013Batas Daerah Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur
• Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2013Batas Daerah Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
• Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2013Batas Daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
• Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur
• Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2013Batas Daerah Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
• Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2013Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
• Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2013Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2013Batas Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
• Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2013Batas Daerah Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Badung Provinsi Bali
• Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2013Batas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
• Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2013Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
• Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2013Batas Daerah Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
• Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2013Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
• Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2013Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
• Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2013Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu