Peraturan ini sudah dicabut.
Teksnya tetap ditampilkan sebagai rujukan, tetapi jangan dipakai sebagai dasar hukum yang berlaku.
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah; b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 126/989/Adpum tanggal 7 Oktober 2013 perihal Penyampaian Keputusan Hasil Fasilitasi Terhadap 6 (enam) Segmen Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan telah disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1586 2 Indonesia tentang Batas Daerah Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
