Lex
on
Riset
Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Masuk
Akun Lexon
Toggle Sidebar
Jelajahi peraturan
Sistem
Terang
Gelap
Lexon — Peraturan Menteri
Lexon
/
Jelajahi peraturan
/
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri
1.897 peraturan tahun 2016
Jelajahi per tahun
Semua tahun
2072
2071
2053
2052
2048
2047
2046
2042
2038
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1973
1970
1969
1967
1963
1957
1956
1953
1952
1949
Peraturan Menteri Nomor 163 Tahun 2016
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Peraturan Menteri Nomor 160 Tahun 2016
Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2016
Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Hakim.
Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan.
Peraturan Menteri Nomor 152 Tahun 2016
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Nomor 149 Tahun 2016
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.
Peraturan Menteri Nomor 144 Tahun 2016
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.
Peraturan Menteri Nomor 148 Tahun 2016
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Peraturan Menteri Nomor 127 Tahun 2016
Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle
Peraturan Menteri Nomor 126 Tahun 2016
Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Nomor 125 Tahun 2016
Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Menteri Nomor 124 Tahun 2016
Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan Menteri Nomor 122 Tahun 2016
Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2016
Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/ Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
Peraturan Menteri Nomor 121 Tahun 2016
Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2016
Penilaian Barang Sitaan dalam Rangka Penjualan Secara Lelang.
Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2016
Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2016
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.
Peraturan Menteri Nomor 116 Tahun 2016
Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kilogram.
Peraturan Menteri Nomor 119 Tahun 2016
Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
Peraturan Menteri Nomor 109 Tahun 2016
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Menteri Nomor 107 Tahun 2016
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Nomor 104 Tahun 2016
Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.
Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2016
Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Nomor 105 Tahun 2016
Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
Sebelumnya
Halaman 8 dari 76
Berikutnya