Lexon

Riset

Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Konsolidasi

MasukAkun Lexon

Jelajahi peraturan

Lexon — Peraturan Menteri

Lexon/Jelajahi peraturan/Peraturan Menteri

Peraturan Menteri

1.897 peraturan tahun 2016

Jelajahi per tahun

Peraturan Menteri Nomor pm-89 Tahun 2016Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Nomor 42-m-ind-per-6-2016 Tahun 2016Akun Sistem Informasi Industri Nasional
Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2016Rincian Tugas Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti
Peraturan Menteri Nomor 120-pmk-08-2016 Tahun 2016Tata Cara Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyekkegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2016Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit
Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2016Gelar Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Nomor 115-pmk-05-2016 Tahun 2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03PMK052010 tentang Pengelolaan Kelebihankekurangan Kas Pemerintah

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan

Peraturan Menteri Nomor p-60-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P43MENLHKSETJEN2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam

Peraturan Menteri Nomor 22-permen-kp-2016 Tahun 2016Hak dan Kewajiban Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Nonpegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Nagan Raya di Aceh

Peraturan Menteri Nomor 52-m-ind-per-6-2016 Tahun 2016Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77MINDPER72012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Sni Baja Tulangan Beton Secara Wajib

Peraturan Menteri Nomor 33-permentan-sm-230-7-2016 Tahun 2016Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peraturan Menteri Nomor 122-pmk-08-2016 Tahun 2016Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Nomor 41-m-dag-per-5-2016 Tahun 2016Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82MDAGPER122012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler Komputer Genggam Handheld dan Komputer Tablet

Peraturan Menteri Nomor 124-pmk-02-2016 Tahun 2016Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER05MPAN032008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016Pembinaan Industri Pertahanan

Peraturan Menteri Nomor 23-permentan-ot-040-5-2016 Tahun 2016Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon Iv Lingkup Badan Ketahanan Pangan

Peraturan Menteri Nomor 9-per-m-kukm-vi-2016 Tahun 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/Per/M.KUKM/VII/2015TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHAKECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015 – 2019

Peraturan Menteri Nomor p-64-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016Kode Etik Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016Pembentukan Kantor Layanan Pertanahan Bersama dan Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Catatan pada Buku Tanah Elektronik yang Tervalidasi dan Penandatangan Sertifikat Hak atas Tanah dalam Rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu pada Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi

SebelumnyaHalaman 55 dari 76Berikutnya