Lex
on
Riset
Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Masuk
Akun Lexon
Toggle Sidebar
Jelajahi peraturan
Sistem
Terang
Gelap
Lexon — Peraturan Menteri
Lexon
/
Jelajahi peraturan
/
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri
1.897 peraturan tahun 2016
Jelajahi per tahun
Semua tahun
2072
2071
2053
2052
2048
2047
2046
2042
2038
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1973
1970
1969
1967
1963
1957
1956
1953
1952
1949
Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2016
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural.
Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2016
Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2016
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016
Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2016
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara.
Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2016
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal.
Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2016
Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2016
Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.
Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2016
Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2016
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.
Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2016
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.
Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2016
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2016
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Nomor None Tahun 2016
Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945
Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2016
Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2016
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.
Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2016
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (Hrp) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.
Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016
Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016
Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2016
Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2016
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.
Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2016
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2016
Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016
Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2016
Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Sebelumnya
Halaman 10 dari 76
Berikutnya