Lex
on
Riset
Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Konsolidasi
Masuk
Akun Lexon
Toggle Sidebar
Jelajahi peraturan
Sistem
Terang
Gelap
Lexon — Peraturan Pemerintah
Lexon
/
Jelajahi peraturan
/
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
4.720 peraturan · terbaru lebih dulu
Jelajahi per tahun
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1973
1972
1971
1970
1968
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan JANDA/DUDANYA
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010
Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010
Bendungan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, WARAKAWURI/DUDA, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian RI
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010
Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010
Perusahaan Umum (perum) Kehutanan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010
Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2010
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Krakatau Steel
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010
Tata Cara Pengawasan terhadap Usaha Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010
Perlindungan Lingkungan Maritim
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010
Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010
Pengajuan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terhutang
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010
Pemberian GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima PENSIUN/TUNJANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Sarana Multi Infrastruktur 88
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010
Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olah Raga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Sebelumnya
Halaman 54 dari 180
Berikutnya