Lexon

Riset

Cari peraturan
Jelajahi peraturan

MasukAkun Lexon

Jelajahi peraturan

Lexon — Peraturan Presiden

Lexon/Jelajahi peraturan/Peraturan Presiden

Peraturan Presiden

89 peraturan tahun 2010

Jelajahi per tahun

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2010Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010Badan Intelijen Negara
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Pengadaan BARANG/JASA Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010Badan Narkotika Nasional

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010Komite Ekonomi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2010Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dan Protokolnya yang Ditandatangani di Kuala Lumpur Tanggal 12 September 1991 (protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxationand The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Its Protocol Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden DAN/ATAU Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India)

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2010Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010Pengesahan Asean Trade In Goods Agreement (persetujuan Perdagangan Dagang Asean)

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2010Pengesahan Intergovernmental Agreement On The Asian Highway Network (persetujuan Antar Negara tentang Jaringan Jalan Asia)

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of South East Asian Nations And The Republic Of Korea (persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Diantara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)

SebelumnyaHalaman 3 dari 4Berikutnya