Lingkungan Hidup dan Kehutanan

344 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor p-65-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019Tata Cara Penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan
• Peraturan Menteri Nomor p-18-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
• Peraturan Menteri Nomor p-63-menlhk-setjen-set-1-10-2019 Tahun 2019Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
• Peraturan Menteri Nomor p-2-menlhk-setjen-kum-1-1-2019 Tahun 2019Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 Kepada 33 (tiga Puluh Tiga) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
• Peraturan Menteri Nomor p-20-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019Spesifikasi Teknis Kandang Transpor dan Kandang Transit Satwa Liar
• Peraturan Menteri Nomor p-73-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Teknisi Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara
• Peraturan Menteri Nomor p-8-menlhk-setjen-kum-1-3-2019 Tahun 2019Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
• Peraturan Menteri Nomor p-7-menlhk-setjen-kum-1-2-2019 Tahun 2019Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
• Peraturan Menteri Nomor p-38-menlhk-setjen-kum-1-7-2019 Tahun 2019Jenis Rencana Usaha DAN/ATAU Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Nomor p-21-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019Hutan Adat dan Hutan Hak
• Peraturan Menteri Nomor p-5-menlhk-setjen-kum-1-2-2019 Tahun 2019Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Nomor p-22-menlhk-setjen-kum-1-5-2019 Tahun 2019Lembaga Konservasi
• Peraturan Menteri Nomor p-13-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan
• Peraturan Menteri Nomor p-37-menlhk-setjen-kum-1-7-2019 Tahun 2019Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut
• Peraturan Menteri Nomor p-53-menlhk-setjen-kum-1-9-2019 Tahun 2019Penghargaan Adiwiyata
• Peraturan Menteri Nomor p-52-menlhk-setjen-kum-1-9-2019 Tahun 2019Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
• Peraturan Menteri Nomor p-15-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal
• Peraturan Menteri Nomor p-17-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk dan Industri Amonium Nitrat
• Peraturan Menteri Nomor p-24-menlhk-setjen-kum-1-5-2019 Tahun 2019Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
• Peraturan Menteri Nomor p-60-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
• Peraturan Menteri Nomor p-81-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
• Peraturan Menteri Nomor p-43-menlhk-setjen-set-1-8-2019 Tahun 2019Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Peraturan Menteri Nomor p-80-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan dalam Jaringan bagi Usaha DAN/ATAU Kegiatan
• Peraturan Menteri Nomor p-9-menlhk-setjen-kum-1-3-2019 Tahun 2019Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Peraturan Menteri Nomor p-69-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu