Dalam Negeri

1.169 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Merangin Dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
• Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2016Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
• Peraturan Menteri Nomor 100 Tahun 2016Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota
• Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
• Peraturan Menteri Nomor 102 Tahun 2016Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
• Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Kediri Dengan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur
• Peraturan Menteri Nomor 103 Tahun 2016Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017
• Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Kediri Dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur
• Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Karawang Dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat
• Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
• Peraturan Menteri Nomor 101 Tahun 2016Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017
• Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016
• Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016
• Peraturan Menteri Nomor 104 Tahun 2016Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Asahan Dengan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara
• Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo Dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah
• Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
• Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara
• Peraturan Menteri Nomor 87 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Ponorogo Dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur
• Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2016Pusat Penilaian Kementerian Dalam Negeri
• Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Dengan Kabupaten Tebo Dan Kabupaten Sarolangun Dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
• Peraturan Menteri Nomor 92 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Ponorogo Dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur
• Peraturan Menteri Nomor 88 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Trenggalek Dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur
• Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2016Batas Daerah Kabupaten Tuban Dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur