Lex
on
Riset
Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Masuk
Akun Lexon
Toggle Sidebar
Jelajahi peraturan
Sistem
Terang
Gelap
Lexon — Peraturan Pemerintah
Lexon
/
Jelajahi peraturan
/
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
100 peraturan tahun 1999
Jelajahi per tahun
Semua tahun
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1973
1972
1971
1970
1968
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999
Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999
Pembentukan 12 (dua Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999
Perubahan PP 5-1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999
Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999
Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1999
Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) PT Industri Sandang I ke dalam Perusahaan Perseroan (persero) PT Industri Sandang Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999
Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999
Pelaksanaan UU 3-1999 tentang Pemilihan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999
Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999
Pembentukan 5 (lima) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Aceh Timur dan Aceh Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999
Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Pontianak dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999
Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara RI Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1999
Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999
Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999
Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1999
Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (natour Ltd) ke dalam Perusahaan Perseroan (persero) PT Hotel Indonesia Internasional
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1999
Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Malang,lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang, dan Kediri dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999
Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999
Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal PT Bank Lippo Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Bali Tbk, PT Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Unilever Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media dan PT Bank Patriot dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999
Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Perbankan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999
Pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999
Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999
Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
Sebelumnya
Halaman 2 dari 4
Berikutnya