Lexon

Riset

Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Konsolidasi

MasukAkun Lexon

Jelajahi peraturan

Lexon — Undang-Undang

Lexon/Jelajahi peraturan/Undang-Undang

Undang-Undang

1.944 peraturan · terbaru lebih dulu

Jelajahi per tahun

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1958Penetapan Bagian Xii (kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1958Penetapan Bagian I.b.w. Iv (percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1958Penetapan Bagian Xv (kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1958Penetapan Bagian Xi (kementerian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1958Penetapan Bagian Xiv (kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1958Penetapan Bagian I.b.w. V (jawatan Pos Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1958Penetapan Bagian I.b.w. Vii (pelabuhan Makassar) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1958Penetapan Bagian I.b.w. Viii (pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958Penetapan Bagian X (kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1958Penetapan Bagian Xiii (kementerian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1958Penetapan Bagian Iva (urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawatan-Jawatan (pemerintah) yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1958Penetapan Bagian Ix (kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958Penetapan Bagian Iv (kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1958Penetapan Bagian Viiia (kementerian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1958Penetapan Bagian Vii (kementerian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1958Penetapan Bagian Vb (kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1958Penetapan Bagian Vi (kementerian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1958Penetapan Bagian Va (kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1958Penetapan Bagian Iiia (kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1958Penetapan Bagian Viiib (kementerian Perhubungan-Jawatan Pengawasan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) tentang Perubahan "krosok Ordonnantie 1937" (staatsblad Tahun 1937 No. 604) sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1958Penetapan Bagian I (pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela) (lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-Undang

SebelumnyaHalaman 58 dari 75Berikutnya