Lex
on
Riset
Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Masuk
Akun Lexon
Toggle Sidebar
Jelajahi peraturan
Sistem
Terang
Gelap
Lexon — Peraturan Menteri
Lexon
/
Jelajahi peraturan
/
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri
1.897 peraturan tahun 2016
Jelajahi per tahun
Semua tahun
2072
2071
2053
2052
2048
2047
2046
2042
2038
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1973
1970
1969
1967
1963
1957
1956
1953
1952
1949
Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2016
Tata Cara Penerusan Pinjaman dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2016
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun 2016
Layanan Kesehatan Peserta Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Peraturan Menteri Nomor 257 Tahun 2016
Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.
Peraturan Menteri Nomor 170 Tahun 2016
Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada Pt Kereta Api Indonesia (Persero).
Peraturan Menteri Nomor 167 Tahun 2016
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
Peraturan Menteri Nomor 172 Tahun 2016
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi.
Peraturan Menteri Nomor 174 Tahun 2016
Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.
Peraturan Menteri Nomor 146 Tahun 2016
Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Menteri Nomor 171 Tahun 2016
Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Nomor 140 Tahun 2016
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Peraturan Menteri Nomor 136 Tahun 2016
Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.
Peraturan Menteri Nomor 166 Tahun 2016
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
Peraturan Menteri Nomor 135 Tahun 2016
Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/ atau Hibah Luar Negeri.
Peraturan Menteri Nomor 143 Tahun 2016
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2016
Aktuaris
Peraturan Menteri Nomor 130 Tahun 2016
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
Peraturan Menteri Nomor 128 Tahun 2016
Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Nomor 132 Tahun 2016
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016
Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik
Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2016
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan Dan/ atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2016
Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
Peraturan Menteri Nomor 101 Tahun 2016
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Peraturan Menteri Nomor 100 Tahun 2016
Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.
Peraturan Menteri Nomor 102 Tahun 2016
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
Sebelumnya
Halaman 9 dari 76
Berikutnya