Lexon

Riset

Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Jelajahi Putusan
Konsolidasi
Tersimpan

MasukAkun Lexon

Jelajahi peraturan

Lexon — Peraturan Menteri

Lexon/Jelajahi peraturan/Peraturan Menteri

Peraturan Menteri

26.170 peraturan · terbaru lebih dulu

Status

Semua status
Berlaku
Diubah
Dicabut / tidak berlaku

Jelajahi per tahun

Peraturan Menteri Nomor 233 Tahun 2016DicabutPedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
Peraturan Menteri Nomor 236 Tahun 2016DicabutPedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
Peraturan Menteri Nomor 240 Tahun 2016BerlakuPengurusan Piutang Negara.
Peraturan Menteri Nomor 243 Tahun 2016DicabutPelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Peraturan Menteri Nomor 225 Tahun 2016Dicabut

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Nomor 212 Tahun 2016DicabutLaporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring dan Setelmen Serta Pembayaran Bunga dan Pokok Surat Utang Negara.

Peraturan Menteri Nomor 239 Tahun 2016BerlakuEvaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Lnstansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Nomor 209 Tahun 2016BerlakuBesaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017.

Peraturan Menteri Nomor 204 Tahun 2016DicabutTarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Nomor 223 Tahun 2016BerlakuAkuntansi Investasi (Revisi 2016)

Peraturan Menteri Nomor 210 Tahun 2016BerlakuDana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2017.

Peraturan Menteri Nomor 205 Tahun 2016DicabutPedoman Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Nomor 216 Tahun 2016DicabutSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Nomor 200 Tahun 2016DicabutPedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Nomor 214 Tahun 2016BerlakuTata Cara Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Bulan Januari 2017.

Peraturan Menteri Nomor 201 Tahun 2016DicabutTata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 194 Tahun 2016BerlakuTata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean.

Peraturan Menteri Nomor 192 Tahun 2016BerlakuPemanfaatan Sementara Kas yang Berasal Dari Sisa Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Yang Sudah Ditentukan Penggunaannya pada Tahun-Tahun Sebelumnya untuk Mendanai Kegiatan pada Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Menteri Nomor 193 Tahun 2016BerlakuRecurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span);

Peraturan Menteri Nomor 195 Tahun 2016DicabutPajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Menteri Nomor 197 Tahun 2016DicabutPedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Peraturan Menteri Nomor 199 Tahun 2016BerlakuPajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Menteri Nomor 190 Tahun 2016BerlakuTata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Nomor 182 Tahun 2016DicabutKetentuan Impor Barang Kiriman.

Peraturan Menteri Nomor 188 Tahun 2016DicabutOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

SebelumnyaHalaman 575 dari 1.002Berikutnya