Kelautan dan Perikanan

599 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 7-permen-kp-2017 Tahun 2017Pusat Pengembangan Kewirausahaan (Centre For Entrepreneurship Development) Program Golden Handshake di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Nomor 3-permen-kp-2017 Tahun 2017Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Nomor 1-permen-kp-2017 Tahun 2017Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
• Peraturan Menteri Nomor 48-permen-kp-2016 Tahun 2016PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 59/PERMEN-KP/2014 TENTANG LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI (Carcharhinus longimanus) DAN HIU MARTIL (Sphyrna spp.) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Nomor 24-permen-kp-2016 Tahun 2016Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• Peraturan Menteri Nomor 18-permen-kp-2016 Tahun 2016Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
• Peraturan Menteri Nomor 25-permen-kp-2016 Tahun 2016Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Nomor 27-permen-kp-2016 Tahun 2016Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan
• Peraturan Menteri Nomor 21-permen-kp-2016 Tahun 2016Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Nomor 31-permen-kp-2016 Tahun 2016Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Nomor 30-permen-kp-2016 Tahun 2016Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
• Peraturan Menteri Nomor 10-permen-kp-2016 Tahun 2016Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Nomor 29-permen-kp-2016 Tahun 2016Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan untuk Perairan Darat
• Peraturan Menteri Nomor 26-permen-kp-2016 Tahun 2016Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Nomor 19-permen-kp-2016 Tahun 2016Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas
• Peraturan Menteri Nomor 36-permen-kp-2016 Tahun 2016Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-KP/2016 Tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Tugas Pembantuan
• Peraturan Menteri Nomor 35-permen-kp-2016 Tahun 2016Cara Pembenihan Ikan yang Baik
• Peraturan Menteri Nomor 28-permen-kp-2016 Tahun 2016Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Nomor 32-permen-kp-2016 Tahun 2016Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup
• Peraturan Menteri Nomor 40-permen-kp-2016 Tahun 2016Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan
• Peraturan Menteri Nomor 65-permen-kp-2016 Tahun 2016Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Nomor 69-permen-kp-2016 Tahun 2016Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
• Peraturan Menteri Nomor 14-permen-kp-2016 Tahun 2016Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan
• Peraturan Menteri Nomor 66-permen-kp-2016 Tahun 2016Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Nomor 72-permen-kp-2016 Tahun 2016Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan