Hukum dan Hak Asasi Manusia

385 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris
• Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2020Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
• Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2020Sistem Informasi Jabatan Fungsionalperancang Peraturan Perundang-Undangan
• Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
• Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2019Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
• Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2019Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
• Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2019Tata Cara Pemberian Remisi dalam Keadaan Bencana Alam pada Provinsi Sulawesi Tengah
• Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan
• Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
• Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah DAN/ATAU Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang
• Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
• Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2019Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
• Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019Indikasi Geografis
• Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
• Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Melalui Penyesuaian / Inpassing
• Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
• Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2019Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 04 Tahun 2019Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah
• Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2019Tata Cara Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2019Pengesahan Koperasi
• Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019Pedoman Perhitungan Pengenaan Biaya dan Tata Cara Pengenaan Biaya Penyelenggaraan Sistem Teknologi Civil Aviation Security And International Passenger Security Services (caipss)
• Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2019Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2019Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia