Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

171 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2017-2019
• Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2017
• Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017
• Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017Pedoman Jadwal Retensi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
• Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2017Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2017Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2017Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2017Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
• Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016
• Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016Pembangunan Kawasan Perdesaan
• Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016Pelatihan Masyarakat