208 pasal dalam Peraturan Menteri
Kinerja Pejabat Penilai Kinerja yang berbeda dengan rencana Kinerja Pejabat Penilai Kinerja sebelumnya; d. akibat pelaksanaan cuti di luar tanggungan negara, cuti melahirkan, cuti besar, dan cuti sakit/cuti karena alasan penting dengan jangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan; dan e. akibat pelaksanaan tugas kedinasan
tertentu. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. cuti sakit; b. cuti tahunan; c. cuti besar; d. cuti melahirkan; e. cuti karena alasan penting; f. tugas kedinasan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan; atau
ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang sedang: a. menjalani tugas belajar; b. menjalani cuti tahunan; c. menjalani cuti melahirkan; d. menjalani cuti sakit; e. menjalani cuti besar; f. menjalani cuti alasan penting; g. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
koma lima per seratus) per hari terhitung sejak tanggal cuti alasan penting. Pasal 18 Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan kedua, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus ... seratus); dan b. Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan anak ketiga, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: 1. sebesar 60% (enam puluh per seratus) untuk periode pembayaran bulan pertama; 2. sebesar 30% untuk periode pembayaran bulan kedua (tiga puluh per seratus); dan 3. sebesar 20% (dua puluh
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 Pegawai yang menjalani cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti bersama tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja. BAB VI PELAKSANAAN PENILAIAN Pasal 16 (1) Pejabat Penilai harus melakukan
lingkungan Kementerian; c. pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan; d. pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar; e. pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti sakit; f. pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; dan g. calon PNS. 2. Ketentuan ayat
kepada: 1. pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas; 2. pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara serta cuti melahirkan anak ketiga dan anak berikutnya; 3. pegawai yang menjalani cuti besar; dan 4. pegawai yang dikenakan disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas
hari; d. 75 % (tujuh puluh lima per seratus) apabila cuti lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari. (3)Bagi pegawai yang cuti melahirkan anak pertama atau anak kedua dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah tunjangan kinerja pada kelas
No.1863 -7- b. pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara serta cuti melahirkan anak keempat dan anak berikutnya; c. pegawai yang menjalani cuti besar; dan d. pegawai yang dikenakan disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses
lima puluh persen) apabila cuti 15 (lima belas) hari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari. (3) Bagi pegawai yang cuti melahirkan anak pertama atau anak kedua dan anak ketiga dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada
Cuti Pasal 27 Pegawai yang tidak masuk kerja karena menjalani cuti tahunan, cuti karena alasan penting, cuti sakit, cuti besar, atau cuti melahirkan, tidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja. www.peraturan.go.id
yang pulang sebelum waktunya; f. Pegawai yang melaksanakan cuti besar; g. Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting; h. Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan; dan i. Pegawai yang sakit lebih dari dua hari. Pasal 10 (1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan Tugas
koma lima per seratus) per hari terhitung sejak tanggal cuti alasan penting. Pasal 17 Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit
kerja karena menggunakan hak atas: a. cuti tahunan; b. cuti karena alasan penting; c. cuti sakit; d. cuti besar; atau e. cuti melahirkan, tidak diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja. (2) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di Perwakilan atau menggantikan sementara PID di Perwakilan yang sedang menjalankan cuti sakit, cuti melahirkan, atau cuti karena alasan penting. BAB V PENILAIAN KINERJA DAN KONVERSI ANGKA KREDIT Bagian Kesatu Penilaian Kinerja Pasal 9 Penilaian kinerja PID dilaksanakan
dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di Perwakilan atau menggantikan sementara Penata Kanselerai di Perwakilan yang sedang menjalankan cuti sakit, cuti melahirkan, atau cuti karena alasan penting. BAB V PENILAIAN KINERJA DAN KONVERSI ANGKA KREDIT Bagian Kesatu Penilaian Kinerja Pasal 10 Penilaian kinerja Penata
sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan kasus pidana atau dijatuhi hukuman pidana; c. sakit berkelanjutan; d. menjalani cuti besar; e. menjalani cuti melahirkan; f. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau g. alasan lainnya berdasarkan pertimbangan Pengelola Manajemen Talenta. (2) Dalam hal Mentor diberhentikan sebagaimana
Tunjangan Kinerja Cuti Tahunan Sesuai Peraturan 100% Cuti Besar Bulan ke-1 50% Bulan ke-2 25% Bulan ke-3 10% Cuti Melahirkan anak ke-1 s/d ke-3 Bulan ke-1 s/d ke-3 100% Cuti karena Alasan Penting 100% Cuti Sakit dengan Surat
bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen); c. Pegawai yang mengambil cuti melahirkan anak kesatu, anak kedua, dan anak ketiga, Tunjangan Kinerja dibayarkan 100% (seratus persen); d. Pegawai yang mengambil cuti karena alasan penting, Tunjangan Kinerja
saat ini Sdr. Gibran Matulesy sudah mencapai golongan IV/d. 8. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara (kecuali untuk cuti melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan) tidak dapat diusulkan Penyesuaian/Inpassing dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana. Contoh: a. Sdri. Dra. Moudy Letifa ... adalah seorang PNS yang bekerja di Unit Perencanaan Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat ini Sdri. Lilo Wijayanti sedang cuti melahirkan anak ketiga. Dalam hal demikian yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti Penyesuaian/Inpassing dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana. 9. PNS yang dibebaskan
dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum. 12.Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara (kecuali untuk cuti melahirkan anak) tidak dapat diusulkan penyesuaian (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum. Contoh: a. Tita Maryati, S.IP. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ... Negeri Sipil yang bekerja di Unit Penyuluhan Hukum Biro Hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat ini Wulanmbaratih, S.H., M.Hum. sedang cuti melahirkan anak keempat. Dalam hal demikian yang bersangkutan dapat diusulkan untuk disesuaikan (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum. www.peraturan.go.id
pegawai yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Kementerian Agama; e. pegawai yang diberikan cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya, cuti besar, dan cuti diluar tanggungan negara; f. pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
Pegawai perempuan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) bulan; c. jika pegawai tersebut mengambil cuti melahirkan lebih dari 3 (tiga) bulan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari; dan d. dengan alasan selain sebagaimana dimaksud ... koma lima per seratus) per hari terhitung sejak tanggal cuti alasan penting. Pasal 18 Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan sampai anak ketiga tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja
Cuti melahirkan atau gugur kandungan untuk anak keempat dan seterusnya bagi Pegawai perempuan; dan c. Cuti karena alasan penting, bagi PNS, terhitung pada hari keenam. (2) Pengecualian pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk hari di luar pelaksanaan ibadah tersebut berdasarkan keterangan ... hari kerja, dari persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalankan Cuti melahirkan atau gugur kandungan untuk anak keempat dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dikenakan 1% (satu persen) dari
