Lex
on
Riset
Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Jelajahi Putusan
Konsolidasi
Tersimpan
Masuk
Akun Lexon
Toggle Sidebar
Jelajahi peraturan
Sistem
Terang
Gelap
Lexon — Peraturan Menteri
Lexon
/
Jelajahi peraturan
/
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri
26.170 peraturan · terbaru lebih dulu
Status
Semua status
Berlaku
Diubah
Dicabut / tidak berlaku
Jelajahi per tahun
2072
2071
2053
2052
2048
2047
2046
2042
2038
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1973
1970
1969
1967
1963
1957
1956
1953
1952
1949
Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2016
Dicabut
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2016
Dicabut
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2016
Berlaku
Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2016
Berlaku
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.
Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2016
Berlaku
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (Hrp) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.
Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016
Dicabut
Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016
Dicabut
Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2016
Dicabut
Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2016
Berlaku
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.
Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2016
Dicabut
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2016
Berlaku
Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016
Dicabut
Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2016
Berlaku
Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2016
Dicabut
Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2016
Dicabut
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2016
Dicabut
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2016
Dicabut
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2016
Berlaku
Pembayaran Dan/ atau Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2016
Dicabut
Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam.
Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2016
Dicabut
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama.
Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2016
Dicabut
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016
Dicabut
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut yang Telah Diberikan Serta Pengenaan Sanksi.
Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2016
Dicabut
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta Iii pada Kementerian Kesehatan.
Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2016
Berlaku
Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Yang Diajukan oleh Indian Metals &Amp; Ferro Alloys Limited.
Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2016
Dicabut
Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
Sebelumnya
Halaman 579 dari 1.002
Berikutnya