Lex
on
Riset
Cari peraturan
Jelajahi peraturan
Masuk
Akun Lexon
Toggle Sidebar
Jelajahi peraturan
Sistem
Terang
Gelap
Lexon — Keputusan Presiden
Lexon
/
Jelajahi peraturan
/
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden
10 peraturan tahun 1955
Jelajahi per tahun
Semua tahun
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1978
1977
1976
1974
1972
1968
1962
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1951
1950
Keputusan Presiden Nomor 206 Tahun 1955
Perincian Pos-Pos Bab I (pengeluaran) Bagian Xiv (kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-Pasal dan Mata Anggaran-Mata Anggaran
Keputusan Presiden Nomor 208 Tahun 1955
Perincian Pos-Pos Bab I (pengeluaran) Bagian Iv A Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawatan-Jawatan (pemerintah) yang Mempunyai Pengurus Sendiri dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-Pasal dan Mata Anggaran-Mata Anggaran
Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1955
Perubahan Susunan Dewan Ekonomi dan Keuangan
Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955
Pemberian Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Ulang Tahun ke 10 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1955
Penolakan Banding Perusahaan Angkutan N.v. Handelmy Lianhap
Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1955
Pembentukan Perutusan ke Konperensi Tahunan Organisasi Perburuhan Internasional ke Jenewa
Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1955
Pengiriman Delegasi untuk Menghadiri Konperensi Asia Afrika Bandung
Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1955
Pembubaran dan Pembentukan Kembali Dewan Ekonomi dan Keuangan Terhitung Mulai Tanggal 9 Maret 195
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1955
Susunan dan Pimpinan Kementerian Kesejahteraan Negara
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1955
Pengesahan Keputusan Gubernur Kepada Propinsi Sumatera Utara tentang Penanggungan Pajak Peralihan dan Pajak Upah bagi Pegawai Negeri oleh Negara