Keuangan

5.045 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2016Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.
• Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2016Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
• Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2016Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.
• Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2016Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.
• Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2016Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
• Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Peraturan Menteri Nomor None Tahun 2016Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945
• Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2016Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
• Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.
• Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2016Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (Hrp) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.
• Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.
• Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
• Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2016Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
• Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2016Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.
• Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2016Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
• Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2016Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
• Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
• Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2016Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
• Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2016Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2016Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
• Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2016Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
• Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2016Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
• Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2016Pembayaran Dan/ atau Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik.
• Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2016Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam.
• Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama.