Keuangan

5.045 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 240 Tahun 2016Pengurusan Piutang Negara.
• Peraturan Menteri Nomor 243 Tahun 2016Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
• Peraturan Menteri Nomor 225 Tahun 2016Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
• Peraturan Menteri Nomor 212 Tahun 2016Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring dan Setelmen Serta Pembayaran Bunga dan Pokok Surat Utang Negara.
• Peraturan Menteri Nomor 239 Tahun 2016Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Lnstansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.
• Peraturan Menteri Nomor 209 Tahun 2016Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017.
• Peraturan Menteri Nomor 204 Tahun 2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
• Peraturan Menteri Nomor 223 Tahun 2016Akuntansi Investasi (Revisi 2016)
• Peraturan Menteri Nomor 210 Tahun 2016Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2017.
• Peraturan Menteri Nomor 205 Tahun 2016Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan.
• Peraturan Menteri Nomor 216 Tahun 2016Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
• Peraturan Menteri Nomor 200 Tahun 2016Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.
• Peraturan Menteri Nomor 214 Tahun 2016Tata Cara Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Bulan Januari 2017.
• Peraturan Menteri Nomor 201 Tahun 2016Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
• Peraturan Menteri Nomor 194 Tahun 2016Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean.
• Peraturan Menteri Nomor 192 Tahun 2016Pemanfaatan Sementara Kas yang Berasal Dari Sisa Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Yang Sudah Ditentukan Penggunaannya pada Tahun-Tahun Sebelumnya untuk Mendanai Kegiatan pada Tahun Anggaran 2016.
• Peraturan Menteri Nomor 193 Tahun 2016Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span);
• Peraturan Menteri Nomor 195 Tahun 2016Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016.
• Peraturan Menteri Nomor 197 Tahun 2016Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
• Peraturan Menteri Nomor 199 Tahun 2016Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2016.
• Peraturan Menteri Nomor 190 Tahun 2016Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
• Peraturan Menteri Nomor 182 Tahun 2016Ketentuan Impor Barang Kiriman.
• Peraturan Menteri Nomor 188 Tahun 2016Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
• Peraturan Menteri Nomor 184 Tahun 2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
• Peraturan Menteri Nomor 181 Tahun 2016Penatausahaan Barang Milik Negara.