Halaman 5

No.1549 -5- 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. BAB II FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Upah Minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. (2) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ... ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum. Pasal 3 (1) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan

Halaman 3

No.1549 -3- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. 2. Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya ... disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam1 (satu) bulan. 3. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam wilayah 1 (satu) provinsi. 4. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya

Halaman 7

hasil peninjauan. (2) Perhitungan dan penetapan nilai KHL hasil peninjauan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Upah Minimum tahun pertama setelah peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup, ditetapkan: a. sama dengan nilai KHL hasil peninjauan; dan b. tidak dihitung menggunakan formula ... perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Penetapan Upah Minimum tahun kedua sampai dengan tahun kelima setelah peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup, dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). BAB III UPAH MINIMUM

Halaman 5

Sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkomendasikan oleh: a. dewan pengupahan provinsi kepada gubernur, untuk penetapan Upah Minimum sektoral provinsi; dan b. dewan pengupahan kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/wali kota, untuk penetapan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota. Pasal 8 (1) Nilai Upah Minimum sektoral provinsi ... harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum provinsi. (2) Nilai Upah Minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum kabupaten/kota. Pasal 9 (1) Upah Minimum sektoral tahun 2025 dihitung oleh: a. dewan pengupahan provinsi, untuk Upah Minimum sektoral provinsi; dan b. dewan pengupahan

Halaman 3

Keterangan: UMP2025 : Upah Minimum provinsi tahun 2025 UMP2024 : Upah Minimum provinsi tahun 2024 Nilai Kenaikan UMP2025 : Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025. (3) Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah ... Minimum provinsi tahun 2024. (4) Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan: a. pertumbuhan ekonomi; b. inflasi; dan c. indeks tertentu. (5) Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap

Halaman 4

Keterangan: UMK2025 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 UMK2024 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024 Nilai Kenaikan UMK2025 : Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025. (2) Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah ... Minimum kabupaten/kota tahun 2024. (3) Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: a. pertumbuhan ekonomi; b. inflasi; dan c. indeks tertentu. (4) Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap

Halaman 4

ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA UMUM Seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai ... Daerah Otonom yang memberi wewenang kepada Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum maka pemberlakuan Upah Minimum Regional berubah menjadi Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. Penetapan besarnya upah minimum yang berlaku untuk propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan untuk setiap tahun. Kenyataan menunjukan

Halaman 1

INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah ... Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Gubernur berwenang menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk setiap tahun; b. bahwa istilah Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah sebagai pengganti istilah Upah Minimum Regional yang selama ini berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam

Halaman 2

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Pasal 1 … Pasal 1 Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota ditanggung oleh Pemerintah. Pasal 2 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri ... mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3678) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mulai

Halaman 3

menetapkan definisi dan batasan serta klasifikasi industri padat karya tertentu; dan b. melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri mengenai kebijakan penetapan Upah Minimum. 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk: a. memantau proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan penetapan Upah Minimum; dan b. menjaga dan menjamin ... terciptanya situasi keamanan serta ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Gubernur, untuk: a. menetapkan Upah Minimum dengan berdasarkan kepada kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, serta memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan di daerahnya masing-masing; b. menetapkan

Halaman 2

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional dengan ketentuan: 1) Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi; 2) Upah Minimum provinsi/kabupaten/kota diarahkan kepada pencapaian KHL; 3) untuk daerah yang Upah ... Minimumnya masih berada di bawah nilai KHL, kenaikan Upah Minimum dibedakan antara Industri Padat Karya tertentu dengan industri lainnya; 4) besaran kenaikan upah pada provinsi dan/atau kabupaten/kota yang upah minimumnya telah mencapai KHL atau lebih, ditetapkan secara bipartit antara pemberi kerja dan pekerja dalam perusahaan

Halaman 4

kemampuan dunia usaha; e. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi; dan f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penetapan Upah Minimum. 6. Bupati/Walikota, untuk: a. menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur setelah Upah Minimum Provinsi ditetapkan; dan b. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan

Halaman 4

ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA UMUM Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah ... Otonom maka pemberlakuan Upah Minimum Regional berubah menjadi Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. Penetapan besarnya upah minimum yang berlaku untuk Propinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun. Kenyataan menunjukan bahwa masih banyak pekerja yang memperoleh penghasilan dalam sebulan di atas Penghasilan Tidak

Halaman 2

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : a. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha ... kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Pasal 2 Pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak ditanggung oleh Pemerintah. Pasal 3 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan

Halaman 1

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan ... Propinsi sebagai Daerah Otonom, Gubernur berwenang menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk setiap tahun; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka lebih memberikan keadilan dalam pengenaan Pajak Penghasilan kepada pekerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan

Halaman 3

ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL I. UMUM Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dari waktu ke waktu ditetapkan sampai dengan besarnya Upah Minimum Regional (UMR) yang merupakan ... patokan upah minimal yang harus diberikan kepada pekerja. Upah Minimum Regional yang jumlahnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari pekerja yang bersangkutan akan berakibat dikenakannya Pajak Penghasilan atas upah pekerja tersebut. Hal ini dapat mengurangi maksud peningkatan kesejahteraan pekerja tersebut. Oleh karena itu bagi

Halaman 1

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan memperhatikan ketentuan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku serta untuk mengurangi beban pekerja yang memperoleh ... Upah Minimum Regional, perlu diatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan sampai dengan sebesar Upah Minimum Regional dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor