Permenhub No Pm 31 Tahun 2012

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 dan Pasal 349, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;