a. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama; b. bahwa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kaidah pengelolaan keuangan Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan; www.peraturan.go.id 2016, No.382 -2-
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
