Perhubungan

878 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor pm-11 Tahun 2023Pelaksanaan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya
• Peraturan Menteri Nomor pm-23 Tahun 2023Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian
• Peraturan Menteri Nomor pm-9 Tahun 2023Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika
• Peraturan Menteri Nomor pm-34 Tahun 2023Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara
• Peraturan Menteri Nomor pm-19 Tahun 2023Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api
• Peraturan Menteri Nomor pm-22 Tahun 2023Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian
• Peraturan Menteri Nomor pm-12 Tahun 2023Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai dengan RP0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol Persen)
• Peraturan Menteri Nomor pm-26 Tahun 2023Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian
• Peraturan Menteri Nomor pm-59 Tahun 2023Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
• Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2023Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
• Peraturan Menteri Nomor pm-47 Tahun 2023Alat Penerangan Jalan
• Peraturan Menteri Nomor pm-36 Tahun 2023Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
• Peraturan Menteri Nomor pm-13 Tahun 2023Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
• Peraturan Menteri Nomor pm-40 Tahun 2023Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
• Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2023Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
• Peraturan Menteri Nomor pm-17 Tahun 2023Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
• Peraturan Menteri Nomor pm-4 Tahun 2023Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia
• Peraturan Menteri Nomor pm-8 Tahun 2023Tarif Batas atas Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
• Peraturan Menteri Nomor pm-28 Tahun 2023Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian
• Peraturan Menteri Nomor pm-16 Tahun 2023Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 36 Tahun 2O12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
• Peraturan Menteri Nomor pm-31 Tahun 2023Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian
• Peraturan Menteri Nomor pm-44 Tahun 2023Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai dengan RP0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol Persen)
• Peraturan Menteri Nomor pm-2 Tahun 2023Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
• Peraturan Menteri Nomor pm-29 Tahun 2023Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian
• Peraturan Menteri Nomor pm-21 Tahun 2023Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian