Hukum dan Hak Asasi Manusia

385 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2021Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
• Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2021Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
• Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2021Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2021Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
• Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2021Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
• Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2021Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
• Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
• Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten
• Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
• Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2021Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan
• Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2021Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
• Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
• Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2021Penjamin Keimigrasian
• Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui PENYESUAIAN/INPASSING
• Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2021Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa, Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa
• Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian serta Hubungan Kerja dengan Instansi Pembina
• Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
• Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
• Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2021Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik DESA/BADAN Usaha Milik Desa Bersama
• Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh
• Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2020Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024
• Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2020Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
• Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2020Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan