Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

230 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020Tata Cara Penetapan dan Pendaftaran Hak atas Tanah Bekas Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda atau Badan Hukum Milik Belanda
• Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara
• Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata RUANG/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma Iv Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
• Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2020Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata RUANG/BADAN Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024
• Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
• Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2020Penilai Pertanahan
• Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RUANG/BADAN Pertanahan Nasional
• Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik
• Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
• Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi
• Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
• Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2020Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
• Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral
• Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2020Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata RUANG/KEPALA Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RUANG/BADAN Pertanahan Nasional
• Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
• Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
• Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2020Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara
• Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
• Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
• Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020Pencabutan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RUANG/BADAN Pertanahan Nasional
• Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RUANG/BADAN Pertanahan Nasional
• Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RUANG/BADAN Pertanahan Nasional
• Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2019Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata RUANG/KEPALA Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata RUANG/BADAN Pertanahan Nasional
• Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara AGRARIA/KEPALA Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah