Halaman 4

ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA UMUM Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah ... Otonom maka pemberlakuan Upah Minimum Regional berubah menjadi Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. Penetapan besarnya upah minimum yang berlaku untuk Propinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun. Kenyataan menunjukan bahwa masih banyak pekerja yang memperoleh penghasilan dalam sebulan di atas Penghasilan Tidak

Halaman 2

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : a. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha ... kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Pasal 2 Pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak ditanggung oleh Pemerintah. Pasal 3 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan

Halaman 1

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan ... Propinsi sebagai Daerah Otonom, Gubernur berwenang menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk setiap tahun; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka lebih memberikan keadilan dalam pengenaan Pajak Penghasilan kepada pekerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan

Halaman 3

ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL I. UMUM Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dari waktu ke waktu ditetapkan sampai dengan besarnya Upah Minimum Regional (UMR) yang merupakan ... patokan upah minimal yang harus diberikan kepada pekerja. Upah Minimum Regional yang jumlahnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari pekerja yang bersangkutan akan berakibat dikenakannya Pajak Penghasilan atas upah pekerja tersebut. Hal ini dapat mengurangi maksud peningkatan kesejahteraan pekerja tersebut. Oleh karena itu bagi

Halaman 1

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan memperhatikan ketentuan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku serta untuk mengurangi beban pekerja yang memperoleh ... Upah Minimum Regional, perlu diatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan sampai dengan sebesar Upah Minimum Regional dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor