Permenkeu No 123 Pmk 02 2009 Tahun 2009

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum (public service obligation) yang ditetapkan oleh Pemerintah, terhadap pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, telah dianggarkan subsidi/bantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa dalam rangka penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum tersebut, dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana dimaksud dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan 2009, No.213 2 dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi;