Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara diamanahkan bahwa Kementerian harus menyusun Peta Proses Bisnis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan;