Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013

a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu penyelarasan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, upah minimum sektoral provinsi atau kabupaten/kota, dan upah minimum bagi perusahaan industri padat karya tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri;