a. bahwa hutan merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat baik dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dijaga kelestarian fungsinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b. bahwa pengelolaan hutan perlu dilakukan secara optimal dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan ekologi, ekonomi, budaya dan kearifan lokal;
c. bahwa Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan pengelolaan hutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kehutanan;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
