a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang terintegrasi dan terkoordinasi, diperlukan pedoman penyusunan naskah kerja sama dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.