Peraturan Direktur Jenderal Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2025

Naskah asli

(1) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan berdasarkan permintaan Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. (2) Direktur Audit dapat meminta penjelasan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menyetujui dilakukan Audit Investigasi. (3) Pelaksanaan Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahulukan dari Audit Umum dan Audit Khusus guna penyelesaian secepatnya.

Bunyi sekarang

(1) Penugasan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan b. bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi. (2) Bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. dukungan manajemen dan dukungan teknis; b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi; c. pembangunan kawasan transmigrasi; d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi; e. pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan f. pengembangan kawasan transmigrasi. (3) Bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. dukungan manajemen dan dukungan teknis; b. perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi; c. pengembangan kelembagaan ekonomi transmigrasi; d. pengembangan produk unggulan transmigrasi; e. promosi dan pemasaran produk unggulan transmigrasi; dan f. pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

Naskah asli

(1) Audit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat berupa: a. Audit Khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai; atau b. Audit Khusus dengan tujuan tertentu lainnya. (2) Audit Khusus dalam rangka keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan permintaan Pejabat Bea dan Cukai yang mempuyai tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang keberatan kepabeanan dan cukai. (3) Direktur Audit dapat meminta penjelasan atas permintaan Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menyetujui dilakukan Audit Khusus.

Bunyi sekarang

Dalam menyelenggarakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur dan/atau bupati/walikota melakukan: a. sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah; b. penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Tugas Pembantuan; dan c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Naskah asli

Dalam melaksanakan proses penentuan objek Audit dan objek analisis tujuan lain, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat: a. melakukan akses data kepabeanan dan cukai secara elektronik; b. meminta data dan/atau informasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/ atau c. meminta data dan/atau informasi kepada instansi di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bunyi sekarang

Dalam hal pengelola keuangan berhalangan sementara atau berhalangan tetap, gubernur dan/atau bupati/walikota mengusulkan penggantian pengelola keuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

Naskah asli

Berdasarkan permintaan Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memberikan akses secara elektronik dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang diminta. Bagian Kedua Penentuan Objek Audit dan Analisis Tujuan Lain

Bunyi sekarang

Petunjuk teknis penyelenggaraan Tugas Pembantuan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi tahun anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Naskah asli

Tidak ditemukan di naskah aslinya — bandingkan langsung di berkasnya.

Bunyi sekarang

Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial, serta penyelenggaraan sekolah rakyat.

Naskah asli

Tidak ditemukan di naskah aslinya — bandingkan langsung di berkasnya.

Bunyi sekarang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi; b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional di bidang kesejahteraan sosial; d. fasilitasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial; e. penyuluhan sosial; f. penyiapan koordinasi, pembentukan, dan penyelenggaraan sekolah rakyat; g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Naskah asli

Tidak ditemukan di naskah aslinya — bandingkan langsung di berkasnya.

Bunyi sekarang

Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Naskah asli

Tidak ditemukan di naskah aslinya — bandingkan langsung di berkasnya.

Bunyi sekarang

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural eselon I.a. (2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural eselon I.b. (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural eselon II.a. (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a. (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.a. 8. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Naskah asli

(1) Dalam hal Auditee memberikan tanggapan terhadap DTS berupa menolak sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b atau menolak seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c, Tim Audit dan Auditee melakukan Pembahasan Akhir. (2) Pembahasan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah tanggal diterima tanggapan Auditee oleh Tim Audit; b. hanya dilakukan terhadap temuan DTS yang tidak disetujui oleh Auditee; dan c. dapat dilakukan lebih dari satu kali. (3) Surat undangan Pembahasan Akhir diterbitkan oleh: a. Direktur Audit melalui Kepala Subdirektorat yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pelaksanaan Audit; b. Kepala Kantor Wilayah melalui Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk; atau c. Kepala Kantor Pelayanan Utama melalui Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dengan mencantumkan tanggal pelaksanaan Pembahasan Akhir. (4) Tanggal pelaksanaan Pembahasan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 1 (satu) kali perubahan menjadi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan permohonan Auditee. (5) Surat undangan Pembahasan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf MM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. --28-- (6) Persetujuan perubahan tanggal pelaksanaan Pembahasan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf NN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bunyi sekarang

Dalam hal terdapat Maklun, tanggung jawab terhadap jaminan mutu Gula Kristal Rafinasi sesuai dengan ketentuan SNI untuk Gula Kristal Rafinasi dilakukan dengan ketentuan: a. terhadap Gula Kristal Rafinasi hasil produksi Perusahaan Industri yang berada di pabrik, tanggung jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Maklun; b. terhadap Gula Kristal Rafinasi hasil produksi Produsen di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi yang mewakili Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Maklun; atau c. terhadap Gula Kristal Rafinasi yang telah beredar di luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a atau di luar gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanggung jawab berada pada Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Naskah asli

Tidak ditemukan di naskah aslinya — bandingkan langsung di berkasnya.

Bunyi sekarang

Inspektorat Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat. 6. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIIA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SEKOLAH RAKYAT

Naskah asli

(1) Kegiatan pelaksanaan Audit dilakukan oleh Tim Audit berdasarkan: a. surat tugas, dalam hal Audit Umum atau Audit Khusus; atau b. surat perintah, dalam hal Audit Investigasi, yang diterbitkan berdasarkan NPA yang dilengkapi dengan LAOA. (2) Penerbitan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Direktur Audit, dalam hal Audit dilaksanakan oleh Tim Audit pada Direktorat Audit; atau b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, dalam hal Audit dilaksanakan oleh Tim Audit pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama. (3) Penerbitan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal, dalam hal Audit Investigasi dilaksanakan oleh Tim Audit pada Direktorat Audit; atau b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, dalam hal Audit Investigasi dilaksanakan oleh Tim Audit pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama. --12-- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya NPA. (5) Dalam hal surat tugas atau surat perintah tidak diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Subdirektorat yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pelaksanaan Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama harus menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Audit paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada: a. Direktur yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang kepatuhan internal, Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Utama terkait, dan pimpinan unit terkait lainnya, dalam hal surat tugas diterbitkan oleh Direktur Audit; atau b. Direktur Audit, Direktur yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang kepatuhan internal, Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Utama terkait, dan pimpinan unit terkait lainnya, dalam hal surat tugas diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. (7) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada: a. Direktur Audit, Direktur yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang kepatuhan internal, Direktur yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan, Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Utama terkait, dan pimpinan unit terkait lainnya, dalam hal surat perintah diterbitkan oleh Direktur Jenderal; atau b. Direktur Jenderal, Direktur Audit, Direktur yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang kepatuhan internal, Direktur yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan, Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Utama terkait, dan pimpinan unit terkait lainnya, dalam hal surat perintah diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. (8) Audit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan berdasarkan NPA umum. (9) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan berdasarkan NPA investigasi. (10) Audit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan berdasarkan NPA khusus. (11) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal --13-- ini. (12) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Naskah asli

(1) Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Audit pada Audit Umum atau Audit Khusus, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menerbitkan surat tugas penggantian. (2) Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Audit pada Audit Investigasi, Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) menerbitkan surat perintah penggantian. (3) Berdasarkan surat tugas atau surat perintah penggantian keanggotaan Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Tim Audit yang ditugaskan dan anggota Tim Audit yang digantikan membuat berita acara serah terima pekerjaan. (4) Surat tugas penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat perintah penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (5) Berita acara serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bunyi sekarang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penataan dan evaluasi organisasi; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia aparatur; d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan, distribusi, dan pembinaan sumber daya manusia aparatur; e. pelaksanaan manajemen talenta dan pengembangan karir sumber daya manusia aparatur; f. pelaksanaan penilaian kompetensi; g. pelaksanaan urusan pensiun dan pemberhentian sumber daya manusia aparatur; h. pelaksanaan urusan tata naskah dan layanan informasi sumber daya manusia aparatur; i. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Naskah asli

Penentuan objek Audit dan objek analisis tujuan lain dilakukan oleh: a. Direktur Audit melalui Kepala Subdirektorat yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang perencanaan Audit; atau b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melalui Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menyelenggarakan fungsi di bidang perencanaan Audit.

Bunyi sekarang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial; b. penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu; c. penetapan standar rehabilitasi sosial; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; g1. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan sekolah rakyat; h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan PRESIDEN.