Halaman 177

PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA -t77- Pasal 326 Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan. Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ... pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan. Pasal 327 Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS. Bagian Ketujuh Cuti Karena Alasan Penting Pasal 328 PNS berhak atas cuti

Halaman 176

untuk memberikan hak atas cuti sakit. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian. Bagian Keenam

Halaman 45

memberikan hak atas cuti sakit. (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian. Bagian Kelima Cuti Melahirkan Pasal 88 (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK, PppK berhak atas cuti melahirkan ... Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 89 (1) PPPK dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada ppK atau pejabat yang menerima delegasi wewenarrg untuk memberikan

Halaman 13

melakukan pekerjaan; dan c. Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena: 1) menikah; 2) menikahkan anaknya; 3) mengkhitankan anaknya; 4) membaptiskan anaknya; 5) isteri melahirkan atau keguguran kandungan; 6) suami, isteri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu meninggal dunia; atau 7) anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada ... huruf c apabila Pekerja/Buruh melaksanakan: a. hak istirahat mingguan; b. cuti tahunan; c. istirahat panjang; d. cuti sebelum dan sesudah melahirkan; atau e. cuti keguguran kandungan. Pasal

Halaman 30

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -29- a. hak istirahat mingguan; b. cuti tahunan; c. istirahat panjang; d. istirahat sebelum dan sesudah melahirkan; atau e. istirahat karena mengalami keguguran kandungan. Pasal 41 (1) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekedaan karena sakit

Halaman 29

PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -28- 3. mengkhitankan anaknya; 4. membaptiskan anaknya; 5. istri melahirkan atau keguguran kandungan; 6. suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu meninggal dunia; atau 7. anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang tinggal dalam 1 (satu) rumah meninggal ... tugas pendidikan dan/atau pelatihan dari Perusahaan. (5) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf c apabila Pekerja/ Buruh melaksanakan

Halaman 21

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - Pasal 20 Ayat (1) : Perbedaan lamanya cuti kawin lagi anggota Militer pria dan anggota Militer wanita diadakan atas dasar pertimbangan, bahwa pada umumnya fihak mempelai wanita memerlukan persiapan yang lebih lama. Ayat (2) : Cukup jelas. Pasal 21. Ayat (I) : Cukup jelas ... untuk memberi kesempatan kepada seorang anggota militer untuk memenuhi kewajiban agamanya. Pasal 25. Ayat (1) : Saat melahirkan anak tidak dapat dipastikan dengan tepat, maka dengan demikian soal dimulainya cuti hamil dapat bergeser, asal saja cuti seluruhnya tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan termasuk perpanjangan yang

Halaman 11

lainnya meninggal dunia, sedangkan penguburannya harus diatur oleh anggota Militer itu; e. apabila isteri melahirkan anak; f. hal-hal lain yang diatur oleh Menteri/Panglima Angkatan. Pasal 22. (1) Jika cuti luar biasa diberikan lebih dari 8 (delapan) hari dalam waktu satu tahun, maka cuti tahunan

Halaman 27

Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Perjanjian Kerja Laut memuat sekurang-kurangnya: a. nama lengkap pelaut serta tempat dan tanggal lahir; b. tempat dan tanggal perjanjian dibuat; c. nama kapal atau kapal-kapal di mana pelaut akan diperkerjakan; d. daerah pelayaran kapal ... akan diperkerjakan; e. gaji, upah, lembur dan tunjangan lainnya; f. jangka waktu pelaut dipekerjakan; g. pemutusan hubungan kerja; h. asuransi dan pemulangan, cuti, jaminan kerja serta pesangon; i. penyelesaian perselisihan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Perjanjian Kerja Laut harus diketahui oleh pejabat Pemerintah dimaksudkan

Halaman 45

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 11 - Pasal 28 Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara. Pasal 29 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Dokumen yang mendukung Notaris Pengganti adalah sebagai ... rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; 2. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris; 3. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris; 4. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris; 5. surat keterangan kelakuan baik dari

Halaman 25

pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Awak Kapal Perikanan Migran: 1. nama lengkap; 2. tanggal lahir atau usia dan tempat lahir; 3. nomor paspor; dan 4. alamat di Indonesia; b. identitas Pemberi Kerja atau Prinsipal: 1. nama; 2. nomor identifikasi pribadi ... bendera kapal; e. hak dan kewajiban para pihak; f. kondisi dan syarat kerja paling sedikit meliputi: 1. waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti; 2. upah, cara pembayaran upah, upah lembur, upah cuti tahunan, dan bonus; 3. akomodasi, fasilitas rekreasi, dan konsumsi; dan 4. Jaminan Sosial

Halaman 7

tempat kedudukan pegawai yang bersangkutan; b. untuk keluarga yang sah dari seorang pegawai Negeri yang atas kehendak Pemerintah tidak mempergunakan hak cutinya keluar negeri buat sementara waktu, yang diizinkan pergi sendiri keluar negeri dengan biaya Negara: dari tempat kedudukannya ke tempat keluarga itu bertolak ... yang harus dipikul oleh Negara, jika perjalanan dilakukan bersama-sama pegawai, dengan ketentuan, bahwa penggantian itu diberikan juga bagi anak-anak yang dilahirkan setelah pegawai berangkat. (8) Hak untuk mendapat penggantian biaya perjalanan termaksud pada ayat (7) pasal ini hilang: a. apabila pegawai pada waktu