Halaman 34

efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup; b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan; c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan; d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau ... tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 73 Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan. Pasal 74 Pada saat Peraturan Pemerintah

Halaman 23

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 51 (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan ... Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan. (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau

Halaman 21

Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya ... izin Usaha dan/atau Kegiatan. Pasal 49 (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan. Pasal 50 (1) Penanggung

Halaman 9

penerbitan notifikasi. Pasal 6 (1) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dengan cara: a. bersamaan dengan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan; atau b. tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan validasi ... pengawasan pemenuhan komitmen Izin Lingkungam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika kewenangan penerbitan perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Izin Lingkungan berada pada pejabat penerbit izin yang sama. (4) Pengawasan pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 1

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa

Halaman 4

Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional. 7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya