Lexon — riset peraturan Indonesia

Semua jenis Undang-Undang Undang-Undang Darurat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peraturan Presiden Instruksi Presiden Penetapan Presiden Peraturan Menteri Keputusan Menteri Surat Edaran Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan MPR

208 pasal dalam Peraturan Menteri

PERMEN 3/2018Peraturan Menteri· ditetapkan 2018-02-151 pasal cocok

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Halaman 11

fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun; c. surat keterangan tidak sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dari Kepala LPKA; d. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala

PERMEN 7/2022Peraturan Menteri· ditetapkan 2022-01-271 pasal cocok

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

Halaman 10

salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun; c. surat keterangan tidak sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dari Kepala LPKA; d. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala

PERMEN pm-12/2021Peraturan Menteri· ditetapkan 2021-04-012 pasal cocok

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI

Halaman 269

minimum yang berpedoman kepada peraturan nasional atau internasional dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 1. nama lengkap pelaut; 2. tempat dan tanggal lahir; 3. kode pelaut (seafarer code); 4. nama dan bendera kapal (name and flag of vessel); 5. nama pemilik/operator kapal; 6. alamat pemilik/operator ... nama agen awak kapal; 8. alamat agen awak kapal; 9. jabatan di atas kapal (rank); 10. gaji, upah lembur, dan upah cuti tahunan (leave pay); 11. pemulangan (repatriation); 12. jumlah jam kerja dan jam istirahat; 13. asuransi, jaminan kesehatan, dan fasilitas keselamatan kerja yang wajib

Halaman 257

PERMEN 29/2015Peraturan Menteri· ditetapkan 2015-09-291 pasal cocok

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Halaman 22

Perlindungan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pembinaan teknis, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan ijin belajar, ijin cuti, ijin pernikahan, ijin perceraian, ijin berangkat ke luar negeri bagi pegawai, konsultasi administrasi dan sengketa kepegawaian, serta perlindungan hukum pegawai. (2) Subbagian Jaminan ... penyiapan bahan pelaksanaan dan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelayanan jaminan hari tua, asuransi kesehatan, kartu isteri/kartu suami, laporan perkawinan dan perceraian, laporan kelahiran dan kematian, bantuan dana tabungan perumahan, dan pembekalan purna bakti. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah

PERMEN pm114/2018Peraturan Menteri· ditetapkan 2018-11-301 pasal cocok

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungankementerian Perhubungan

Halaman 14

jabatan Rp2.898.000,00 Tunjangan Kinerja yang dibayarkan pada bulan Juni 2019 yaitu 100 % x Rp2.898.000,00 = Rp Rp2.898.000,00 * PNS/CPNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia ... perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; c. melangsungkan perkawinan; d. isteri dari PNS/CPNS melahirkan melahirkan/operasi caesar; e. PNS/CPNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam; atau f. upaya memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang ditempatkan pada perwakilan

PERMEN 167/2020Peraturan Menteri1 pasal cocok

Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 167

Kerja h. SK Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional i. SK Perpindahan Unit Kerja/Satuan Kerja j. SK Perpindahan antar Instansi k. SK Cuti diluar Tanggungan Negara (CTLN) l. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin m. SK Diperbantukan/Diperkerjakan diluar Instansi n. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan ... Pengalihan ASN r. SK Penempatan/Penarikan Pegawai s. SK Penggantian Nama t. SK Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan u. Surat Perbaikan Tanggal/Tahun Kelahiran v. Daftar Riwayat Hidup w. Akta Nikah/Cerai/Lahir x. Surat Keterangan Mutasi y. Berita Acara Pengabdian Sumpah/Janji ASN dan Jabatan z. Berita Acara

PERMEN 10/2025Peraturan Menteri· ditetapkan 2025-08-261 pasal cocok

Pelaksanaan Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis Dokter Subspesialis Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan

Halaman 6

paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit. (5) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan: a. paling lama 5 (lima) hari kerja, apabila: 1. orang tua, mertua ... meninggal dunia; dan/atau 3. melangsungkan perkawinan. b. paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bagi pegawai laki-laki dengan alasan mendampingi istri yang melahirkan baik secara normal atau melalui operasi sesar. BAB V BESARAN, ALOKASI, SUMBER ANGGARAN, DAN PENGENAAN PAJAK TUNJANGAN KHUSUS Pasal 8 (1) Tunjangan

PERMEN 26/2012Peraturan Menteri· ditetapkan 2012-03-051 pasal cocok

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKAN MENJADI CALON DAN PURNA TENAGA KERJA INDONESIA

Halaman 8

mandiri atau kelompok usaha bersama. (2) Pendataan masyarakat purna TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. alamat; d. jenis kelamin; e. agama; f. status; g. pendidikan terakhir; h. riwayat kesehatan; i. nilai penghasilan/kekayaan/standar hidup; j. riwayat pekerjaan ... informasi pencegahan terhadap pungutan liar di desa, eksploitasi pemerintah setempat, surat perjanjian kontrak kerja, mental, fisik, psikologis, dokumen-dokumen pribadi ketenagakerjaan, hak cuti yang di ganti dengan uang. Pasal 10 (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan melalui: www.djpp.depkumham.go.id

PERMEN 4/2024Peraturan Menteri· ditetapkan 2024-12-111 pasal cocok

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Transmigrasi

Halaman 12

atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Fungsional (umum dan tertentu) 11 S.K. Perpindahan Wilayah Kerja 12 S.K. Perpindahan antar-Instansi 13 S.K. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) 14 Berita Acara Pemeriksaan 15 S.K. Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS 16 S.K. Perbantuan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk ... Surat Keterangan Pernyataan Hilang 24 Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang 25 S.K. Penggantian Nama 26 Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran 27 Akta Nikah/Cerai 28 Akta Kelahiran 29 Isian Formulir PUPNS 30 Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan 31 Surat Permohonan Menjadi Anggota

PERMEN 3/2025Peraturan Menteri· ditetapkan 2025-04-251 pasal cocok

TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Halaman 16

melaksanakan tugas, pernyataan pelantikan, pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural atau fungsional, keputusan perpindahan wilayah kerja, keputusan perpindahan antar instansi, keputusan cuti di luar tanggungan negara, berita acara pemeriksaan, keputusan hukuman jabatan atau hukuman disiplin, keputusan perbantuan atau dipekerjakan ke luar instansi induk, keputusan ... Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, keterangan pernyataan hilang, keterangan kembalinya Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan hilang, keputusan penggantian nama, perbaikan tanggal tahun lahir, akta nikah atau cerai, akta kelahiran, PUPNS/PUASN, pengambilan sumpah atau janji Aparatur Sipil Negara dan Jabatan, permohonan netralitas Aparatur Sipil Negara, keterangan

PERMEN 09/2016Peraturan Menteri· ditetapkan 2016-03-301 pasal cocok

TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Halaman 13

No.599 -13- tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara; b. penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi; dan c. penghitungan masa kerja dihitung sejak ... olahragawan perorangan/beregu yang telah berprestasi meraih medali dalam olimpiade (olympic game) dan/atau kejuaraan dunia cabang khusus; atau b. pelatih yang telah melahirkan olahragawan berprestasi meraih medali dalam olimpiade (olympic game) dan/atau kejuaraan dunia cabang khusus. Pasal 26 Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Pemuda

PERMEN 11/2016Peraturan Menteri· ditetapkan 2016-12-231 pasal cocok

Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia

Halaman 11

Pelantikan j. SK Pengengkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional k. SK Perpindahan Wilayah Kerja l. SK Perpindahan Antar Instansi m. SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN) n. Berita Acara Pemeriksaan o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS p. SK Diperbantukan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk ... Surat Keterangan Pernyataan Hilang x. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang Dinayatakan Hilang y. SK Penggantian Nama z. Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir PUPNS dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan ee. Surat Permohonan Netralitas

PERMEN 4/2023Peraturan Menteri· ditetapkan 2023-02-211 pasal cocok

JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Halaman 20

bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga bagi Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia pada saat menjalankan cuti. (3) Beasiswa pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diberikan jika Peserta meninggal dunia ... ahli waris dan penerima manfaat beasiswa pendidikan; d. Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima manfaat beasiswa pendidikan merupakan Anak Peserta yang telah dilahirkan termasuk Anak tiri atau Anak angkat yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja

PERMEN 3/2026Peraturan Menteri· ditetapkan 2026-04-222 pasal cocok

Standar Penandatanganan dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia

Halaman 7

pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Awak Kapal Perikanan Migran: 1. nama lengkap; 2. tanggal lahir atau usia dan tempat lahir; 3. nomor paspor; dan 4. alamat di Indonesia; b. identitas Pemberi Kerja atau Prinsipal: 1. nama; 2. nomor identifikasi pribadi ... bendera kapal; e. hak dan kewajiban para pihak; f. kondisi dan syarat kerja paling sedikit meliputi: 1. waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti; 2. upah, cara pembayaran upah, upah lembur, upah cuti tahunan, dan bonus; 3. akomodasi, fasilitas rekreasi, dan konsumsi; dan 4. Jaminan Sosial

Halaman 6

ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Awak Kapal Niaga Migran, meliputi: 1. nama lengkap; 2. tanggal lahir atau usia dan tempat lahir; 3. nomor dokumen identitas pelaut atau kode pelaut; 4. nomor paspor Republik Indonesia; dan 5. alamat di Indonesia; b. identitas Pemberi Kerja ... bendera kapal; e. hak dan kewajiban para pihak; f. kondisi dan syarat kerja, paling sedikit meliputi: 1. waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti

PERMEN 26/2011Peraturan Menteri· ditetapkan 2011-07-051 pasal cocok

URAIAN TUGAS SUB BAGIAN, SEKSI DAN SUB BIDANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Halaman 1174

menjadi anggota parpol; u melaksanakan tugas Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan dan DP-3 pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri; v mengirimkan laporan kelahiran atau kematian ke Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri; w mengatur pelaksanaan, pemghimpunan dan pengevaluasi daftar hadir pegawai dan daftar upacara resmi serta ... pemusnahan arsip serta update berkas arsip kepegawaian; aa melaksanakan update data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) setiap bulan; bb memroses cuti pegawai yang meliputi : cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti besar, cuti alasan penting, cuti di luar tanggungan negara berdasarkan peraturan perundangan yang

PERMEN 4/2026Peraturan Menteri· ditetapkan 2026-03-301 pasal cocok

Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Kehutanan

Halaman 370

Keterangan Kembalinya PNS yang Dinyatakan Hilang 26) Surat Keputusan Penggantian Nama 27) Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran 28) Akta Nikah/Cerai 29) Akta Kelahiran 30) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan 31) Surat Ijin Menjadi Anggota Partai Politik (Parpol)/ Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/ Lembaga Swadaya Masyarakat ... Ijazah/Sertifikat 44) Surat Keputusan Penempatan/Penarikan Pegawai 45) Surat Keputusan Pengangkatan Pada Jabatan Kedinasan di Luar Instansi 46) Surat Keputusan Persetujuan/Penugasan Kembali Cuti di Luar Tanggungan Negara 47) Surat Keputusan Cuti Besar

PERMEN 76/2014Peraturan Menteri· ditetapkan 2014-08-111 pasal cocok

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

Halaman 87

bagi yang sudah memiliki. f.NUPTK diisi bagi yang sudah memiliki dan harus valid, periksa kebenaran data NUPTK di p2tkdikdas.kemdikbud.go.id. g. Tempat, tanggal lahir cukup jelas. h. NIK (Nomor Induk Kependudukan) diisi sesuai dengan NIK yang tertera pada KTP. i.Agama diisi sesuai pilihan ... mulai tanggal KGB terakhir. n. Status aktif diisi sesuai pilihan 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 99. i. Jika cuti, cuti diluar tanggungan negara dan tugas belajar diisikan tanggal mulai dan tanggal selesainya. ii. Jika pindah (diisikan tanggal pindahnya). iii. Jika wafat