208 pasal dalam Peraturan Menteri
bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen). c. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk kelahiran anak ke 1 dan ke 2, Tunjangan Kinerja dibayarkan 100% (seratus persen). d. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk kelahiran anak
kelainan yang berbahaya bagi dirinya dan atau lingkungan kerjanya; dan 3) setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali; f. mengambil cuti melahirkan selama masa pengembangan Talent; g. ditugaskan belajar; h. dipekerjakan/ diperbantukan ke luar Kementerian Keuangan; i. pindah Instansi ke luar Kementerian Keuangan; atau
Tunjangan Kinerja selama menjalani Cuti dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti tahunan dan Cuti melahirkan untuk anak pertama, kedua, dan ketiga, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti
tahunan, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, biaya pendidikan, dan/atau biaya pelatihan. b. tunjangan tidak tetap, antara lain cuti melahirkan, tunjangan melahirkan, tunjangan kematian, tunjangan makan, tunjangan lembur, asuransi profesi, dan/atau bonus tahunan. (4) Beban biaya umum (overhead cost) sebagaimana dimaksud pada
dikecualikan dari pemotongan Tunjangan Kinerja. Pasal 32 (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjalani Cuti melahirkan atau mengalami gugur kandungan untuk anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga sejak diangkat sebagai PNS diberikan sebesar 100% (seratus persen ... Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjalani Cuti melahirkan atau mengalami gugur kandungan anak keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai PNS dikenakan pengurangan/pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pasal 33 Tunjangan Kinerja bagi Pegawai
inap dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya. Pasal 32 (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalani cuti melahirkan atau mengalami gugur kandungan untuk anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga sejak diangkat sebagai PNS tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja ... Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalani cuti melahirkan atau mengalami gugur kandungan anak keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai PNS dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Tunjangan Kinerja
Tunjangan Kinerja dalam hal melaksanakan: a. tugas kedinasan; b. cuti tahunan; c. cuti sakit sampai dengan 1 (satu) bulan; atau d. cuti melahirkan. Pasal 18 (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen). (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud
haknya; e. ketersediaan dan aksesibilitas mekanisme partisipasi pekerja pada perusahaan; f. ketersediaan dan aksesibilitas terhadap wanita hamil dalam pekerjaan, khususnya terkait cuti melahirkan dan menyusui; g. ketersediaan dan aksesibilitas pekerjaan bagi semua orang termasuk tawanan atau orang tahanan; dan h. ketersediaan dan aksesibilitas pelindungan terhadap
maupun sosial termasuk pekerjaan yang membahayakan kehidupan dan tumbuh kembang anak; c. kebijakan ramah keluarga seperti cuti dan jaminan sosial yang memadai bagi ibu sebelum dan sesudah melahirkan, jam kerja yang fleksibel memungkinkan individu untuk memenuhi tanggung jawab pekerjaan dalam keluarga; dan d. menetapkan batasan
Bendahara dapat diganti sementara/dibebastugaskan sementara dari jabatannya sebagai Bendahara. (2) Bendahara diganti sementara dari jabatannya, dalam hal: a. melaksanakan cuti melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. terjadi sesuatu yang menyebabkan Bendahara tidak dapat melaksanakan tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan. www.peraturan.go.id
Bendahara dapat diganti sementara/ dibebastugaskan sementara dari jabatannya sebagai Bendahara. (2) Bendahara diganti sementara dari jabatannya, dalam hal: a. melaksanakan cuti melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. terjadi sesuatu yang menyebabkan Bendahara tidak dapat melaksanakan tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan
satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila cuti besar dilakukan dengan alasan kelahiran anak keempat dan seterusnya bagi Pegawai perempuan. (3) Dalam hal Pegawai mengajukan cuti besar dengan alasan menjalankan ibadah keagamaan untuk
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen). Pasal 19 Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. persalinan anak pertama sampai dengan anak ketiga, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; dan g. Pegawai yang cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya. www.peraturan.go.id
disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak, hasil kolaborasi lintas kementerian. Undang- undang tersebut mengatur izin cuti melahirkan, termasuk bagi suami. Selain itu, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 dikeluarkan sebagai pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat
tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (hari kalender); d. cuti alasan penting dengan alasan mendampingi istri yang melahirkan, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) per Hari Kerja dimulai dari Hari Kerja ke-11 (sebelas
Formulir Persalinan/nifas dan KB Sesuai kebutuhan 120. Formulir Rujukan Sesuai kebutuhan 121. Formulir Surat Kelahiran Sesuai Kebutuhan 122. Formulir Surat Kematian Sesuai kebutuhan 123. Formulir Surat Keterangan Cuti Bersalin Sesuai kebutuhan 124. Formulir pelaporan Sesuai kebutuhan (2) Klinik Utama Set obstetri & ginekologi, set insersi
kebutuhan Sesuai kebutuhan 6. Formulir Rujukan Sesuai kebutuhan Sesuai Kebutuhan 7. Formulir Surat Kelahiran Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan 8. Formulir Surat Kematian Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan 9. Formulir Surat Keterangan Cuti Bersalin Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan
Keuangan. Pasal 18 (1) PNS Tugas Belajar Dibiayai dapat mengajukan cuti perkuliahan dalam hal: a. mengalami sakit fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu perkuliahan pada semester/term/periode tertentu, dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter; b. melahirkan; c. terjadi bencana alam atau keadaan kahar di luar kuasa
Keuangan. Pasal 47 (1) PNS Tugas Belajar Mandiri dapat mengajukan cuti perkuliahan dalam hal: a. mengalami sakit fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu perkuliahan pada periode/semester/term tertentu, dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter; b. melahirkan; c. terjadi bencana alam atau keadaan kahar di luar kuasa
Keuangan. Pasal 18 (1) PNS Tugas Belajar Dibiayai dapat mengajukan cuti perkuliahan dalam hal: a. mengalami sakit fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu perkuliahan pada semester/term/periode tertentu, dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter; b. melahirkan; c. terjadi bencana alam atau keadaan kahar di luar kuasa
Keuangan. Pasal 47 (1) PNS Tugas Belajar Mandiri dapat mengajukan cuti perkuliahan dalam hal: a. mengalami sakit fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu perkuliahan pada periode/semester/term tertentu, dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter; b. melahirkan; c. terjadi bencana alam atau keadaan kahar di luar kuasa
koordinasi dan fasilitasi penyiapan administrasi perijinan cuti, pernikahan, perceraian, dinas luar negeri, konsultasi, dan perlindungan hukum pegawai; dan i. koordinasi dan fasilitasi admintrasi layanan jaminan sosial, jaminan hari tua, asuransi kesehatan kartu isteri/suami, bantuan dana tabungan perumahan, laporan kelahiran dan kematian serta pembekalan purna bakti
