PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969, TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Daftar isi

IKetentuan Umum2
IISusunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagian I2
IIIKeanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah14
IVRangkapan Jabatan20
VKetentuan Penutup.20

Latar belakang · Menimbang

bahwa perlu diadakan peraturan pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 16 tahun 1969tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 30 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969, TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.

Riwayat perubahan

MelaksanakanUU 16/1969SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH