PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

Daftar isi

IKetentuan Umum2
IIKriteria Dan Syarat5
IIITata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi9
VKetentuan Penutup15

Latar belakang · Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 17 halaman
Pemrakarsa: KEMENTERIAN PERTANIAN
Ditetapkan: Jakarta, 29 Juli 2019
Diundangkan: 5 Agustus 2019
Lembaran Negara: Tahun 2019 No. 872

Sumber & asal data

Sumber data: peraturan.go.id

Berkas PDF asli Halaman sumber

Naskah yang ditampilkan adalah berkas aslinya. Metadata dan kotak Menimbang dibaca otomatis dari naskah itu, jadi untuk keperluan resmi rujuk berkasnya.

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 872).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.

Peraturan Menteri lain tahun 2019

PERMEN 02/2019Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Desember 2018
PERMEN 92/2019Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
PERMEN 138/2019Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
PERMEN 143/2019Organisasi Dari Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional.
PERMEN 140/2019Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019.
PERMEN 84/2019Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai